administrasi terkait perizinan tanah, negara juga wajib menerbitkan perizinan dengan upaya serta harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tertib. secara administratif melalui kegiatan administrasi pertanahan sebagaimana selama ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Latihan Mandiri ADPU4335 ini merupakan sarana latihan bagi mahasiswa untuk mengetes sejauhmana penguasaan materi mata kuliah. Menurut Simon 1958. persoalan administrasi pertanahan dalam kaitannya dengan bukti kepemilikan hak atas tanah ini adalah prinsip akuntabilitas5, prinsip transparansi6, dan prinsip responsibilitas7. Penyelesaian kasus-kasus kepemilikan status pertanahan merupakan kewenangan Pengadilan Umum, sedangkan kasus-kasus yang berhubungan dengan dokumen administrasi pertanahan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan (BPN) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. bidang pertanahan dengan memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan Perundang-undangan. Pentingnya tanah sebagai faktor produksi dan bahan untuk pembangunan menyoroti peran administrasi tanah dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Abstrak. BAB III METODE PENELITIAN Penelitian hukum merupakan kegiatan illmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. kepala kantor Pertanahan saat penerbitan sertipikat. dengan demikian maka Administrasi Pertanahan. E Walters (1959) administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penilaian dan pengendalian suatu usaha. ID; 105 HLM. 1 Kegiatan Belajar 1: Pengertian Administrasi. Perangkat kelurahan ini berkewajiban membantu tugas-tugas lurah. 11 pages. JAKARTA Ulvi Ratnaningsih Sa’adah Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia (Eko Yulian Isnur, 2012). 9. Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. com b Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia, Email: esamujiburohman@stpn. Tertib Penggunaan Tanah d. Saya dan tim saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuktikan hal ini dengan merintis sistem administrasi pendataan tanah yang melibatkan perangkat desa dalam. JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA. Menurut Surya, ada. Proses administrasi pengaduan dalam register penerimaan aduan oleh pejabat yang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan suatu kebijakan dalam kelembagaan. BIMTEK ADMINISTRASI PERTANAHAN – Administrasi Pertahanan merupakan suatu usaha dan Manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan Sumber Daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. docx INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. View PDF. id - Selamat datang dalam pembahasan Ujian Akhir Semester mata kuliah UT Administrasi Pertanahan (ADPU4335) Ilmu Administrasi Negara Semester 6!. UPBJJ - TARAKAN. Untuk mempermudah pengelolaan sistem administrasi pertanahan dan wilayah berdasarkan data pertanahan yang terpadu di Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya II. Ruang Kelas. Pengertian Administrasi dari Sudut Proses adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari. Pajak tanah. Presentasi Ketepatan Analisis,. Kegiatan belajar 1 Arti administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistemmatis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan. iii Daftar Isi TINJAUAN MATA KULIAH ix MODUL 1: KONSEP DASAR ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI PERTANAHAN 1. Dalam administrasi, proses kegiatan usaha juga menjadi ciri penting lainnya. Kepastian hukum yang dapat dijamin, meliputi kepastian mengenai letak batas dan luas tanah, status tanah dan. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan D. Dari beberapa definisi Nandang A. D. sesuatu yang berkenaan dengan tanah. derit lupawan. dengan demikian maka Administrasi Pertanahan merupakan bagian dari Administrasi Negara. Demikian pula adanya tingkat persaingan yang tinggi Rumusanantar Pejabat Pembuat AktaPertanahan yang menimbulkan Kepastian Hukum Pertanahan dan Hak-hak serta penggunaannya, yang kesemuannya itu akan menciptakan suasana ketentraman dalam masyarakat dan pengayoman masyarakat dari tindakantindakan semena-mena serta persengketaan-persengketaan, sehingga mendorong gairah kerja. Selain itu, UU pertanahan di Indonesia juga masih mengakui eksistensi hukum adat sehingga. ADMINISTRASI PERTANAHAN. Jelaskan pengertian administrasi dilihat dari sudut pandang proses, fungsional, dan institusional serta. Administrasi tanah memerlukan sejumlah prosedur, termasuk pemetaan, pengukuran, identifikasi status hak atas tanah, dan pemantauan dan persetujuan. 7 Tahun 1979, meliputi (Ismaya, 2013:22-24): a. 4 Mardansyah, “Analisis Prosedur Administrasi Peralihan Hak atas Tanah Hibah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo Provinsi Jambi” (2020) 5:1 Dialekt Publik J Adm Negara Univ Puter Batam 50–59 at 56. Juga kebijakan pemberian HAT yang liberal. A. Cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: 1) Pihak Panitia Ajudikasi PTSL. “Administrasi pertanahan merupakan suatu usaha dan kegiatan suatu manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. H. Pembahasan mengenai akar konflik pertanahan ini dibagi dalam dua rumusan masalah yaitu apa yang 1Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), hlm. 16 Tahun 2004 bahwa pedoman teknis penatagunaan tanah bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) diwilayah pedesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan yang menjadi persyaratan penyelesaian administrasi pertanahan. 2 Tertib Administrasi Pertanahan Bagian dari Catur Tertib Pertanahan . 9 Dalam bab III, diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penulisan mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan BPN dalam memperbaiki pelayanan administrasi pertanahan terhadap masyarakat. Dalam Tahun 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mendukung dan terlibat dalam Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi tanah yang sudah keluar Hak Guna. harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 14) Selain itu pula pendaftaran tanah juga diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu sebuah Lembaga 5 Kasus Sengketa Tanah Di Indonesia. Inisiasi 2. Tertib administrasi bidang pertanahan merupakan kebijakan pokok pertanahan dalam rangka untuk mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah melali pendaftaran tanah. Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden. Kesimpulan dari penelitian ini adalahBerikut ini termasuk dalam fungsi BPN RI, kecuali A. doc Universitas Terbuka administrasi pertanahan ADPU 4335 - Fall 2020. UUPA sebagai hukum. TUGAS : - menghimpun, mengolah data, menyusun program, dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; - melaksanakan. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agarSetelah terbentuknya aturan hukum pertanahan yang bersifat nasional yakni UUPA, maka penerapannya tidak boleh bertentang dengan Pancasila sebagai dasar negara. Administrasi Pertahanan merupakan suatu usaha dan Manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan Sumber Daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU (Undang- Undang) Nomer 5 pada Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria. Tujuan pertama UUPA di atas menunjukkan bahwa UUPA secara sengaja disusun sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani,. 2. 5 tahun 1960). Penyelenggaraan administrasi pertanahan yang transparan dan responsif akan mendukung penyelenggarakan administrasi pertanahan yang akuntabel. Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989, Pasal 27 butir b). 2 Samun Ismaya, Hukum administrasi pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dirangkum oleh : DHIAN SURYA UTAMA MODUL 1 PENGERTIAN ADMINISTRASI. Utrecht, Pengantar Administrasi Negara Indonesia, Jakarta : Balai Buku Ikhtiar, Tahun 1963 h 104-105. , Mulyanto, B. Implementasi Kebijakan Pelayanan Pertanahan Indonesia Analisis Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita di Kabupaten Bangkalan Nur Kholis1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga AbstractSekilas administrasi pertanahan. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. Menimbang: a. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manfaat Hasil Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penyelenggara administrasi pertanahan, seperti : 1 Munawar. Sistem Informasi Pertanahan (SIP) adalah suatu sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan-kegiatan Hukum, Administrasi, ekonomi, perencanaan, dan pengelolaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN sesuai dengan Keppres Nomor 26 tahun 1988. METODE Penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, dengan menggunakan pendekatan penelitian socio-legal atau sosio-hukum, yaitu suatu kajian hukum yang menggabungkan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. H. Pemetaan partisipatif yang menyeluruh terhadap Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang baik dapat menjadi data awal implementasi. (2017). dengan demikian maka Administrasi Pertanahan. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan administrasi di bidang pertanahan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Pada 1970-an pengukuran luas tanah berpatok kepada benda-benda di alam, seperti letak pohon, sungai. Prof. 042 346. Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Dr. Memberikan jaminan atas kepastian hak,maksud semakin jelas penentuan hak milik seseorang akan mempermudah untuk orang tersebut mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain. 1 Bandar. 04. menyalin hasil ukur kelembar buku b. Pertanahan berasal dari kata tanah. artikel administrasi pertanahan. mengukur jarak antar dua patok batas. Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6. menyangkut tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai. Ada banyak sekali contoh format dan file dokumen yang dapat Anda download dengan gratis dan mudah. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran. pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan. Dari sudut teoritis akademis,Evaluasi administrasi pertanahan pada kelembagaan (adaptasi Steudler et al. Negara. 10. Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), kewenangan di bidang administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria. See Full PDF Download PDF. Agus Wahyudi. 2 Administrasi Pertanahan ⚫ diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). data dan informasi kependudukan; c. capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 96,65 atau tercapai sebesar 100,49% dari target sebesar 97,12. Eddy Ruchiyat. Soemantri Brojonegoro No. Anjab TU DISPARBUD. , & Munibah, K. kepentingan rakyat. 5, BN 2021/ NO 136 ; PERATURAN. Di antaranya, yaitu adanya dugaan mal-administrasi dalam penerbitan hak atau izin badan usaha, ketidakpastian dalam pelayanan administrasi pertanahan pada program transmigrasi, proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan, pendekatan penanganan konflik masih legal formal, serta penentuan kawasan hutan. Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan. memperoleh data informasi administrasi pertanahan dari masyarakat dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan; c. 7 Tahun 1979, meliputi:12 a. Inisiasi 2. 4. Di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali masih banyak terdapat tanah–tanah yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat, maka Pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pemegang hak atas tanah berupa keringanan dalam pembiayaan danadministrasi pertanahan di Indonesia dan belum kuatnya kepastian hukum hak atas tanah. Tinjauan Pustaka. 22 Sesuai Diktum ketiga belas Inpres 2/2018, beberapa pemerintah daerah telahKumpulan artikel tanya jawab seputar masalah pertanahan, seperti hak atas tanah, tanah ulayat, akta, pajak tanah, hibah, wakaf, PBB, sengketa, hingga properti. Membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. , M. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020. Administrasi pertanahan adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan atau pendaftaran data dan informasi mengenai Pertanahan pada buku register tanah. jarak antara tingkat kepuasan dengan harapan pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan, 2) Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan guna memperbaiki sistem pelayanan administrasi pertanahan di Kantor B. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 11. Mulai dari adanya dugaan mal-administrasi dalam penerbitan hak atau izin badan usaha, ketidakpastian dalam pelayanan administrasi pertanahan pada program transmigrasi, proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan, pendekatan penanganan konflik masih legal formal, serta penentuan kawasan hutan. penyelenggaraan. Administrasi pertanahan (land administration) adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi yang diakui untuk mengelola dan mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sumber Hukum Tertulis. Sehubungan dengan fenomena proses kerja sama tersebut maka dikenal istilah "Administrasi”. (2019). administrasi pertanahan serta ruang lingkup administrasi pertanahan. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, kewenangan bidang. Aksi blokade jalan itu dilakukan terkait kasus sengketa lahan antara warga dan pihak TNI AU (KOMPAS. Tuangkan pengertian dan konsep Administrasi Pertanahan dengan menggunakan bahasa sendiri yang sederhana dan dapat dioperasionalkan; 3. 16 Tahun 2004 bahwa pedoman teknis penatagunaan tanah bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) diwilayah pedesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan yang menjadi persyaratan penyelesaian. Rifqi Muhammad Harrys. Administrasi pertanahan meliputi kajian-kajian keagrariaan, kebijakan pertanahan, penatagunaan tanah, pengembangan lahan dan penataan ruang. , M. Administrasi tanah memerlukan sejumlah prosedur, termasuk pemetaan,. 1 Tahun 2016 memerintahkan agar setiap aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama pemerintah desa. ”. Sedangkan pengertian administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan Untuk contoh RAB, format administrasi pertanahan, atau format surat tanah, dan yang lainnya dapat Anda telusuri dan temukan di blog format-administrasi-desa. MATERI POKOK PERATURAN. 9. Administrasi Pertanahan menurut UUPA (UU No. 050-145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemuktahiran kode, Data. IKI DINAS PERTANAHAN. seorang Pakar HukumTahapan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Semua ini merupakan konsekuensi dari lemahnya administrasi pertanahan akibat masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar sekaligus belum bersertifikat. Land Tenure (penguasaan tanah) 2. 8) Pembinaan peningkatan partisipasi dan. Penyelenggaraan administrasi pertanahan yang transparan dan responsif akan mendukung penyelenggarakan administrasi pertanahan yang akuntabel. 1. Administrasi pertanahan, baik formal maupun informal, mencakup suatu kisaran sistem dan proses yang luas, yang beberapa diantaranya berkaitan dengan penguasaan tanah, sementara beberapa lainnya lebih berkaitan dengan manajemen pertanahan. 12, BN. Si. Kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan bentuk dari. Tertib Penggunaan Pertanahan. Pengecekan data fisik dilakukan terhadap letak tanah yang terdapat dalam sertipikat tersebut dengan caraKantor pertanahan gresik menciptakan inovasi baru dengan mendirikan rumah layanan terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dikantor pertanahan. Perlu ada terobosan dan inovasi baru dalam pengembangan. Berdasarkan pembahasan diatas telah diketahui bahwa urusan pertanahan memiliki. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, definisi tertib adalah aturan, peraturan yang baik. memeriksa hasil ukur. Pertanahan yang menimbulkan Kepastian Hukum Pertanahan dan Hak-hak serta penggunaannya, yang kesemuannya itu akan menciptakan suasana ketentraman dalam masyarakat dan pengayoman masyarakat dari tindakantindakan semena-mena serta persengketaan-persengketaan, sehingga mendorong gairah kerja. H. A . B. BPN Ungkap Penyebab Umum Konflik Pertanahan. Sistem Wajib . 5. Mengingat bahwa Republik Indonesia masih merupakan suatu negara agraris, yang susunan kehidupan. Dengan melihat secara sinkronisasi dan konsistensi berbagai aturan hukum di bidang pertanahan dalam kaitannya dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengenai SDA, khususnya di bidang pertanahan, dengan tidak melepaskan kaitannya dengan UUPA. 2 Penulis tertarik untuk meneliti akar konfik pertanahan di Indonesia. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanahPertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 9. Salah satunya, pengaturan. administrasi pertanahan, yang meliputi aspek-aspek pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah. Modul ”. (2) Undang-undang dan peraturan pertanahan yang relevan yang dirumuskan atau diakui oleh negara mengikat secara. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya). Program dan Kegiatan di Bidang urusan Administrasi Pertanahan; Dokumen 4 6 24 0. PT. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tidakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. mengukur azimuth dengan kompas. Administrasi pertanahan desa yang baik apabila segala hal terkait bidang-bidang tanah di desa tersebut dicatat dengan baik dalam suatu sistem pengelolaan. Penyelesaian konflik agraria merupakan salah satu tujuan reforma agraria. 5 Mei 2020.